Posts

Showing posts from February, 2013
 MELIHAT DENGAN HATI Hany menangis disamping kelas, Rara kaget melihat sahabatnya itu menangis. "Kenapa, Han. ada apa?" Hany memperlihatkan hasil gambarnya yang sudah lusuh, sketsa yang rencananya akan menjadi layout buat mading. "Kok bisa, kenapa bisa lecek begini?" "Ngga tau ulah siapa.." Hany masih menangis. "Udah kamu jangan sedih, kita buat lagi.." Rara menghibur. "Mana sempat, sudah mau masuk kelas..".Hany pasrah tapi dalam hati bathinnya tertekan, Hany anak terpintar dikelas, hampir tidak pernah dihukum. "Ya sudah, nanti aku yang ngomong", Rara menenangkan. Hany terdiam mengingat ingat, dia ada salah sama siapa...tapi rasanya nggak ada. Pak Fandy masuk kelas, belum sempat dia berbicara. Rara tunjuk tangan. "Iya, ada apa Rara?". "Maaf pak,..", sambil menunjukkan hasil gambar Hany yang lecek. Pak Fandy terdiam lama. "Hmm..." "Saya minta maaf pak, ini kesalahan saya, ti

KONFLIK AGRARIA SEMAKIN MEMANAS, 100 AKADEMISI BUAT PETISI

Image
Aku dan Ann Davis, Jurnalis Jakarta Globe Beberapa tahun terakhir, kasus konflik agraria terus meningkat. Badan Pertahanan Nasional (BPN) menyatakan, ada sekitar 8.000 konflik pertahanan belum terselesaikan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan sekitar 1.700 konflik agrarian, Sawit Watch menyebutkan sekitar 660 kasus diperkebunan sawit. Begitu juga Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan konflik agrarian sektor perikanan sepanjang 2012 melibatkan sekitar 60 nelayan. Kriminalisasi dan kekerasan terhadap petanipun terjadi mengiringi konflik konflik agrarian ini. Tahun lalu, sekitar 156 petani ditahan tanpa proses hukum yang benar, 55 orang mengalami luka luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tiga orang tewas. “Respon pemerintah terhadap konflik dan kekerasan oleh aparat keamanan sangat lambat, tidak memadai dan tidak memuaskan”, kata Myrna A Safitri, Direktur Epistema Institute juga salah seorang penggagas petisi. Menyikapi masalah ini

Penandatanganan petisi AMAN dengan DPRD Malinau, Kalimantan Utara

Image
Ketua DPRD Malinau Marthin Labo, Sekjen AMAN Abnor Nababan, Mantan Komnas HAM Jhonny Simanjuntak Keberadaan dan nasib masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari pengakuan dan perlindungan dari para pemangku kekuasaan dan Negara. Yang terjadi justru sebaliknya dimana pemerintah lewat kementerian kementeriannya bersama pemerintah daerah justru memberikan ijin konsesi kepada perusahaan perusahaan skala besar tanpa melakukan sosialisasi serta meminta persetujuan lebih dulu dari masyarakat adat yang telah mendiami dan menguasai wilayah-wilayah peruntukan konsesi tersebut. Masyarakat adat, sebagaimana kita tahu dapat dipastikan sudah berdiam di wilayah konsesi itu secara turun temurun, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia ini diproklamirkan. Dalam beberapa kasus, antara kementerian terkait seperti misalnya Kehutanan, KLH, Pertanian, BPN dan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati justru saling melempar tanggung jawab. Sementara disisi lain para anggota DPRD sebaga