Pernyataan sikap Serikat Rakyat Miskin Indonesia dalam rangka menyambut Karnaval Suara Rakyat Miskin Indonesia


Serikat Rakyat Miskin Indonesia mengadakan demo didepan gedung Balaikota (07/03/2013), yang mengecam beberapa kebijakan pemprov Jakarta yang dinilai masih hanya sebatas wacana, serta ada beberapa kebijakan kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo yang dinilai masih belum pada tempatnya yang jelas.
SRMI yang mengaku ingin tetap mengupayakan penyelesaian penyelesaian terhadap problem problem mendasar yang terjadi di masyarakat Jakarta yang mana problem problem rakyat Jakarta hanya bisa diselesaikan apabila Gubernur benar benar mau serius memberi ruang yang luas kepada rakyat untuk terlibat berpartisipasi dalam hal ikut memperbincangkan pembuatan kebijakan, memiliki sarana control dan akses informasi rencana kebijakan. Inilah yang menjadi tuntutan utama Karnaval Suara Rakyat Miskin Jakarta; Bentuk Dewan Rakyat Pengawas Layanan Publik.
Agar Dewan Rakyat bisa dibentuk maka SRMI memaparkan sejumlah data yang terkait dengan kondisi kehidupan tidak layak masyarakat miskin Jakarta, data data tersebut diharapkan menjadi dasar acuan bagi SRMI untuk terus memperjuangkan hak hak rakyat miskin.
Sedangkan Karnaval diadakan sebagai sarana untuk mengungkapkan persoalan persoalan rakyat lebih terbuka. Karenanya secara simbolik karnaval ini akan menyerahkan formulir calon penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan formulir Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 4180 keluarga dari 27 kelurahan di Jakarta.
SRMI menyoroti beberapa ketidakjelasan dan kelemahan program KJP dan KJS diantaranya, dari 4,7 juta calon penerima dipastikan 1,2 juta jiwa adalah masyarakat miskin, sisanya 3,5 juta jiwa tidak jelas kriterianya. Patut dipertanyakan pada tahun 2012 Dinas Kesehatan DKI Jakarta pernah merilis warga miskin pengguna JPK GAKIN dan SKTM sebanyak 2,7 juta. Buruh tidak termasuk karena sudah ada Jamsostek. Warga yang tidak memiliki KTP dan KK DKI tidak bisa memiliki KJS padahal diantaranya ada anak jalanan dan terlantar, sementara KJP hingga kini ditemukan sosialisasinya belum maksimal. Pemda DKI baru sanggup menggratiskan sekolah SD-SMP-SMA Negeri, sedang sekolah swasta baru disubsidi sebesar 30%. Tahun 2017 subsidi sekolah direncanakan akan 100%. Siswa miskin swasta jika tidak termasuk dalam kuota 30% penerima subsidi tetap harus membayar.
Hingga kini SRMI sering menerima aduan dari orangtua siswa yang sekolah di sekolah swasta mengenai keberatan biaya sekolah. Meski sudah diadukan ke Dinas Pendidikan Jakarta, pihak sekolah masih tetap meminta orangtua siswa harus melunasi semua tagihan sekolah.
Keluhan lainnya dari masyarakat miskin adalah Air Pam, setiap tahun masyarakat Jakarta harus berhadapan dengan kenaikan harga air PAM dimana layanan air PAM di pemukiman miskin sering mati.
Belum lagi masalah sampah dan kendala pemenuhan lapangan kerja. Menurut survey banyak media, saat ini sangat sulit mencari pekerjaan. Fakta dilapangan terdapat banyak industry yang bangkrut akibat kenaikan UMP 2013 dan daya saing yang lemah. Perubahan suhu politik dan layanan pemerintah DKI belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan rakyat Jakarta.
Demi perbaikan itu, SRMI dalam demonya di depan BalaiKota mengajukan gagasan perbaikan layanan publik, antara lain: Membentuk DEWAN RAKYAT PENGAWAS LAYANAN PUBLIK, Kesehatan gratis; perbanyak bangsal kelas III, Ruang ICU, Tolak asuransi kelola KJS, Pendidikan gratis PAUD-TK-UNIVERSITAS, jangan tunggu tahun 2017, air murah untuk rakyat: tolak pihak asing kelola PDAM, Jakarta bebas sampah; Bangun Industri sampah Jakarta, Lapangan kerja untuk rakyat; tolak penggusuran PKS, Perumahan murah untuk rakyat; tolak rusun melalui undian, Perpanjang pembuatan akte kelahiran yang terlambat, Rubah criteria miskin versi BPS; Tolak data warga miskin Jakarta 1,2 juta, hal ini jelas disampaikan lewat orasi dan sewaktu redaksi Media Transparancy mewawancarai Bagian Humas Karnaval, Dika Muhammad.

Comments

Popular posts from this blog

DESA SIMARMATA TERCINTA

Namaku Meyrist

YOGYAKARTA