Pernyataan sikap Serikat Rakyat Miskin Indonesia dalam rangka menyambut Karnaval Suara Rakyat Miskin Indonesia
Serikat Rakyat Miskin Indonesia mengadakan demo didepan
gedung Balaikota (07/03/2013), yang mengecam beberapa kebijakan pemprov Jakarta
yang dinilai masih hanya sebatas wacana, serta ada beberapa kebijakan kebijakan
Gubernur DKI Joko Widodo yang dinilai masih belum pada tempatnya yang jelas.
SRMI yang mengaku ingin tetap mengupayakan penyelesaian
penyelesaian terhadap problem problem mendasar yang terjadi di masyarakat
Jakarta yang mana problem problem rakyat Jakarta hanya bisa diselesaikan
apabila Gubernur benar benar mau serius memberi ruang yang luas kepada rakyat
untuk terlibat berpartisipasi dalam hal ikut memperbincangkan pembuatan
kebijakan, memiliki sarana control dan akses informasi rencana kebijakan.
Inilah yang menjadi tuntutan utama Karnaval Suara Rakyat Miskin Jakarta; Bentuk
Dewan Rakyat Pengawas Layanan Publik.
Agar Dewan Rakyat bisa dibentuk maka SRMI memaparkan
sejumlah data yang terkait dengan kondisi kehidupan tidak layak masyarakat
miskin Jakarta, data data tersebut diharapkan menjadi dasar acuan bagi SRMI
untuk terus memperjuangkan hak hak rakyat miskin.
Sedangkan Karnaval diadakan sebagai sarana untuk
mengungkapkan persoalan persoalan rakyat lebih terbuka. Karenanya secara
simbolik karnaval ini akan menyerahkan formulir calon penerima Kartu Jakarta
Sehat (KJS) dan formulir Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 4180 keluarga dari
27 kelurahan di Jakarta.
SRMI menyoroti beberapa ketidakjelasan dan kelemahan program
KJP dan KJS diantaranya, dari 4,7 juta calon penerima dipastikan 1,2 juta jiwa
adalah masyarakat miskin, sisanya 3,5 juta jiwa tidak jelas kriterianya. Patut
dipertanyakan pada tahun 2012 Dinas Kesehatan DKI Jakarta pernah merilis warga
miskin pengguna JPK GAKIN dan SKTM sebanyak 2,7 juta. Buruh tidak termasuk
karena sudah ada Jamsostek. Warga yang tidak memiliki KTP dan KK DKI tidak bisa
memiliki KJS padahal diantaranya ada anak jalanan dan terlantar, sementara KJP
hingga kini ditemukan sosialisasinya belum maksimal. Pemda DKI baru sanggup
menggratiskan sekolah SD-SMP-SMA Negeri, sedang sekolah swasta baru disubsidi
sebesar 30%. Tahun 2017 subsidi sekolah direncanakan akan 100%. Siswa miskin
swasta jika tidak termasuk dalam kuota 30% penerima subsidi tetap harus
membayar.
Hingga kini SRMI sering menerima aduan dari orangtua siswa
yang sekolah di sekolah swasta mengenai keberatan biaya sekolah. Meski sudah
diadukan ke Dinas Pendidikan Jakarta, pihak sekolah masih tetap meminta orangtua
siswa harus melunasi semua tagihan sekolah.
Keluhan lainnya dari masyarakat miskin adalah Air Pam,
setiap tahun masyarakat Jakarta harus berhadapan dengan kenaikan harga air PAM
dimana layanan air PAM di pemukiman miskin sering mati.
Belum lagi masalah sampah dan kendala pemenuhan lapangan
kerja. Menurut survey banyak media, saat ini sangat sulit mencari pekerjaan.
Fakta dilapangan terdapat banyak industry yang bangkrut akibat kenaikan UMP
2013 dan daya saing yang lemah. Perubahan suhu politik dan layanan pemerintah
DKI belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan rakyat Jakarta.
Demi perbaikan itu, SRMI dalam demonya di depan BalaiKota
mengajukan gagasan perbaikan layanan publik, antara lain: Membentuk DEWAN
RAKYAT PENGAWAS LAYANAN PUBLIK, Kesehatan gratis; perbanyak bangsal kelas III,
Ruang ICU, Tolak asuransi kelola KJS, Pendidikan gratis PAUD-TK-UNIVERSITAS,
jangan tunggu tahun 2017, air murah untuk rakyat: tolak pihak asing kelola
PDAM, Jakarta bebas sampah; Bangun Industri sampah Jakarta, Lapangan kerja
untuk rakyat; tolak penggusuran PKS, Perumahan murah untuk rakyat; tolak rusun
melalui undian, Perpanjang pembuatan akte kelahiran yang terlambat, Rubah
criteria miskin versi BPS; Tolak data warga miskin Jakarta 1,2 juta, hal ini
jelas disampaikan lewat orasi dan sewaktu redaksi Media Transparancy
mewawancarai Bagian Humas Karnaval, Dika Muhammad.
Comments